INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA

PADA PENGADILAN AGAMA KLATEN

 |

PEDOMAN PBJ

Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, yang kemudian LKPP menurunkan 13 Peraturan Lembaga sebagai turunan dari Perpres tersebut, yaitu :

1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

 |

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) PBJ

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)	DIPA 01	DIPA 04
TAHUN 2024

 |

MEKANISME PENGADAAN
Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

    1. Barang
    2. Pekerjaan Konstruksi
    3. Jasa Konsultasi
    4. Jasa lainnya

Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia.

Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

a. Tipe Swakelola
    Penetapan tim swakelola diatur dengan cara sebagai berikut:

   1)  Swakelola Tipe I
       Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA

   2)  Swakelola Tipe II
       Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pelaksana Swakelola;

   3)  Swakelola Tipe III
       Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, dan Tim Pelaksana ditetapkan oleh penanggung jawab Organisasi Kemasyarakatan pelaksana swakelola;

   4)  Swakelola Tipe IV
       Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

b. Prosedur Swakelola meliputi

   1)  Perencanaan
   2)  Persiapan
   3)  Pelaksanaan
   4)  Pengawasan dan Pengendalian
   5)  Penyerahan swakelola
   6)  Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan

Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut :
   1)  Persiapan pemilihan penyedia
   2)  Perencanaan pemilihan penyedia
   3)  Melakukan pemilihan penyedia
   4)  Pelaksanaan kontrak pengadaan
   5)  Pengawasan dan pengendalian pengadaan
   6)  Penyerahan hasil pengadaan

 |

MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN ATAS HASIL PBJ

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

ALAMAT PEJABAT PENGADAAN / POKJA PBJ

Informasi  : https://www.pa-klaten.go.id
                   https://www.lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4
                   https://www.lpse.mahkamahagung.go.id/eproc/

JADWAL LELANG

 |